SUMSEL – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan terpercaya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui layanan Whistleblower System (WBS), yang dapat dimanfaatkan untuk melaporkan indikasi tindak pidana korupsi.
Informasi mengenai layanan tersebut disampaikan melalui unggahan media sosial Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan yang mengajak masyarakat untuk memahami mekanisme pengaduan melalui WBS.
Melalui layanan ini, masyarakat dapat mempelajari tahapan penyampaian laporan, hak dan kewajiban pelapor, serta kriteria dan batasan kasus yang dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberadaan WBS menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pengawasan dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi, disertai informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pemanfaatan layanan pengaduan tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. (*/red)
Tags
Pemerintah