BANNER

Banner Iklan

KANWIL BPN SUMSEL AUDIENSI DENGAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU, PERKUAT SINERGI BIDANG PERTANAHAN


LUBUK LINGGAU – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., QRMO., QCRO., CODP., C.Med., bersama jajaran melaksanakan audiensi dengan Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, M.Ikom.

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam mendukung penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang.

Pertemuan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan pertanahan yang tertib serta pelayanan publik yang berkualitas.

Koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pertanahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan pelaksanaan program pertanahan berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPN dan pemerintah daerah memiliki peran yang saling melengkapi, khususnya dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai kebutuhan serta tantangan di bidang pertanahan dapat dibahas bersama untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.

Audiensi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan guna mendukung pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Melalui audiensi ini, diharapkan kolaborasi antara Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*/red)
Lebih baru Lebih lama