BANNER

Banner Iklan

Kanwil BPN Sumsel dan Polda Koordinasikan Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Tol Trans Sumatera


SUMATERA SELATAN – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., QRMO., QCRO., CODP., C.Med., menghadiri audiensi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan, Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.

Audiensi tersebut membahas koordinasi dan rencana pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pada pelepasan kawasan hutan yang dilalui Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino–Jambi Seksi 4 di Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat monitoring dan evaluasi penyelesaian Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) terkait rencana pelaksanaan PDSK. 

Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Tim PDSK, serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Melalui audiensi dan koordinasi lintas instansi ini, diharapkan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat berjalan secara optimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinergi antarlembaga tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis nasional, khususnya proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino–Jambi Seksi 4 di wilayah Sumatera Selatan.

Dengan koordinasi yang baik, penanganan dampak sosial kemasyarakatan diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*/red)
Lebih baru Lebih lama