Empat Kecamatan di Empat Lawang Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih

Empatlawang.news – Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, empat kecamatan di Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Kecamatan yang telah melaksanakan Musdesus tersebut antara lain Kecamatan Saling, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pasemah Air Keruh, dan terbaru Kecamatan Pendopo Barat yang menggelar Musdesus pada hari ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Empat Lawang, Agus Rochman Basuki.

“Hari ini Kecamatan Pendopo Barat menggelar Musdesus pembentukan Koperasi Merah Putih,” ujar Agus.

Awalnya, peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih direncanakan akan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Namun, berdasarkan informasi terbaru, peluncuran tersebut diundur hingga bulan Oktober 2025.

Agus menjelaskan bahwa proses pembentukan koperasi ini dibiayai melalui alokasi 3 persen dari dana operasional Dana Desa (DD), yang diperuntukkan untuk keperluan seperti biaya administrasi dan legalisasi koperasi melalui notaris.

“Itu untuk biaya ke notaris, diambil 3 persen dari dana operasional Dana Desa,” jelasnya.

Jenis koperasi yang dibentuk disesuaikan dengan keputusan masing-masing desa dalam Musdesus. Beberapa bentuk koperasi yang telah direncanakan meliputi koperasi simpan pinjam, koperasi ketahanan pangan, serta koperasi dalam bentuk minimarket desa.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Empat Lawang diwajibkan membentuk Koperasi Merah Putih.

“Di Kabupaten Empat Lawang ada 147 desa dan 9 kelurahan, totalnya 156. Semuanya wajib memiliki Koperasi Merah Putih,” tegasnya.

Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal, mendorong kemandirian desa, serta memperkuat perekonomian berbasis komunitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.