%20(970%20x%2090%20px).png?text=Iklan+Banner+Responsive)
Empatlawang.news – Sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang kini memasuki babak krusial. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan dismissal pada Senin, 26 Mei 2025. Putusan ini akan menentukan apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi dan ahli, atau justru digugurkan karena dinilai tidak memenuhi syarat formil dan materil.
Dalam sidang sebelumnya, KPU Kabupaten Empat Lawang, selaku termohon, melalui kuasa hukumnya, menyebut bahwa permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) 01 tidak memiliki objek sengketa yang jelas. Permohonan tersebut dinilai mengambang, tidak disertai dengan perhitungan versi pemohon sendiri, dan bahkan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan. Selain itu, KPU juga menyatakan bahwa selisih suara yang dipersoalkan oleh pemohon tidak melampaui ambang batas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pihak Paslon 02 selaku pihak terkait, juga menyampaikan keberatan atas permohonan yang diajukan. Dalam keterangannya, kuasa hukum Paslon 02 menegaskan bahwa seluruh tahapan PSU telah berjalan sesuai ketentuan hukum, dilaksanakan secara terbuka, dan diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.
Senada dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, melalui perwakilannya Ahmad Patria Arsasi, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sejak tahapan awal hingga selesai. Menurut Bawaslu, tidak ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana dituduhkan oleh pemohon.
Kini, masyarakat Kabupaten Empat Lawang tinggal menanti keputusan Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, harapan publik hanya satu: proses hukum harus bersih, adil, dan transparan. Sebab, Pemilu tidak hanya persoalan menang atau kalah, melainkan juga tentang menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi yang jujur dan berintegritas.