Empat Lawang – DPRD Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang ke-2 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Empat Lawang itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIB hingga 14.00 WIB.
Selain agenda penyampaian LKPJ, dalam rapat tersebut juga diumumkan calon Wakil Ketua I DPRD Empat Lawang dari Fraksi PDIP atas nama Siswo Pranoto, serta penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah.
Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Empat Lawang Arifa’i, Wakil Ketua II DPRD Empat Lawang Wulan Hidayat, Kabag Ops Polres Empat Lawang Kompol Nursirwan, Danramil Ulu Musi, Kajari Empat Lawang Retno Setyowati, Kepala BNNK Empat Lawang Andi Kurniawan, Kalapas Empat Lawang Reza Yudistira Kurniawan, Sekda Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin, serta anggota DPRD sebanyak 23 orang dari total 35 anggota. Turut hadir pula sejumlah kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna diawali dengan pembukaan oleh pimpinan sidang, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Bupati Empat Lawang.
Dalam penyampaiannya, Arifa’i menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.
Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan.
"Keberhasilan pembangunan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder," ujarnya.
Meski demikian, Arifa’i mengakui masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Ia juga berharap DPRD dapat memberikan masukan dan saran melalui pandangan umum fraksi-fraksi guna menyempurnakan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Dari sisi keuangan daerah, pemerintah kabupaten melaporkan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.098.778.612.464,40 atau 74,21 persen dari target sebesar Rp1.480.624.922.419,00.
Rincian pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp61.005.913.541,00 atau sekitar 69,69 persen dari target Rp87.533.766.340,00.
Kemudian pendapatan transfer dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.280.186.622.183,69 atau 93,04 persen dari target Rp1.375.976.190.476,00.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp9.586.076.739,00 atau 56 persen dari target Rp17.114.965.603,00.
Pada sisi belanja daerah, realisasi anggaran mencapai Rp1.096.888.488.724,00 atau 73,41 persen dari target sebesar Rp1.494.093.172.356,00.
Adapun pada sisi pembiayaan daerah, total anggaran pembiayaan tercatat sebesar Rp129.816.670.347,00 dengan rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp13.468.249.937,00.
Dari laporan tersebut, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp219.940.410,87.
Setelah penyampaian LKPJ, sidang sempat diskors selama sekitar satu jam sebelum dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Juru bicara Fraksi PAN, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian LKPJ pemerintah daerah, namun menyoroti perlunya peningkatan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi PAN juga mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam pengelolaan anggaran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Sulaila memberikan apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Windra Safrie menilai secara umum kinerja pemerintah daerah cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan di beberapa sektor strategis.
Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi dalam belanja daerah agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi PKKI melalui juru bicara Fiksi Juwita menyampaikan bahwa dokumen LKPJ telah tersusun dengan baik dan dapat menjadi acuan dalam perbaikan program pembangunan ke depan.
Fraksi ini juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati atas capaian kinerja selama tahun anggaran 2025.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sejumlah catatan dan masukan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Rapat paripurna kemudian diskors dan dijadwalkan akan dilanjutkan pada Selasa (31/3/2026) dengan agenda lanjutan pembahasan LKPJ. (*/red)