Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempersiapkan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 guna mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2027 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (31/08/2026).
Dalam pemaparannya, Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap Program Kerja Prioritas Nasional mencakup berbagai sektor strategis, salah satunya dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan pelaksanaan Reforma Agraria.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah.
Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki masyarakat.
“Untuk Program Kerja Prioritas Nasional, dukungan ATR/BPN mencakup kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, hingga secara khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Melalui penyusunan program dan anggaran TA 2027 yang terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus menghadirkan program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.