Empat Lawang – Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Darli, SH., MH., menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam dua agenda kenegaraan yang diikuti DPRD Empat Lawang, Jumat (14/8/2026) yang berlangsung dari pagi hingga sore hari.
Dua Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang tersebut digelar di Aula Rapat DPRD pada hari yang sama.
Agenda pertama yakni mendengarkan pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Selanjutnya, DPRD mendengarkan pidato Presiden terkait penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Rapat dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Empat Lawang, jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah sekaligus arah pembangunan nasional ke depan.
Beberapa fokus yang disampaikan antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa serta percepatan penurunan kemiskinan.
Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah juga menekankan pentingnya disiplin fiskal, efisiensi belanja serta memastikan anggaran digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Darli, SH., MH., mengatakan DPRD Kabupaten Empat Lawang siap mendukung kebijakan dan program nasional yang sejalan dengan kepentingan masyarakat serta dapat diterapkan secara efektif di daerah.
"Kami tentu menyambut baik dan mendukung arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden. Prinsipnya, program-program yang memang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus kita dukung dan kita sinergikan di daerah," ujar Darli.
Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Empat Lawang itu menilai keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
Darli menyebut sejumlah prioritas yang disampaikan Presiden, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat, memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan Kabupaten Empat Lawang.
Karena itu, ia menilai diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta DPRD agar program yang telah dirancang dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan program daerah.
"Kita di daerah tentu siap mendukung. Tinggal bagaimana program nasional itu kita sinergikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, sehingga pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," katanya.
Darli juga menyambut penekanan Presiden mengenai efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, efisiensi perlu ditempatkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja pemerintah, bukan semata-mata mengurangi anggaran.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Pengawasan diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan sesuai peruntukan dan memberikan hasil yang optimal.
Selain mendukung program nasional, Darli juga menilai daerah perlu terus memperkuat kemampuan fiskalnya melalui optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi kekuatan Kabupaten Empat Lawang.
Menurutnya, sinergi antara kebijakan nasional dan potensi daerah menjadi penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga agar setiap kebijakan dan anggaran yang dijalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat. DPRD tentu siap mengambil bagian dalam mengawal dan mendukung proses tersebut," pungkasnya.
Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian arah kebijakan nasional sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional Tahun 2027. (mfrll)