Drama Pilkada Empat Lawang: Antara Dua Paslon, Dugaan Politik Uang, dan Rakyat yang Jadi Korban

Empatlawang.news – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Empat Lawang 2024 bukan lagi sekadar pesta demokrasi, melainkan telah berubah menjadi drama politik penuh intrik, tudingan, dan aroma uang yang menyengat. Dua pasangan calon (paslon) utama, yakni Budi–Henny dan Joncik Muhammad–Arifa’i, kini saling serang dan membawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dugaan pelanggaran serius yang dinilai mencederai prinsip demokrasi.

Paslon nomor urut 1, Budi–Henny, mengajukan gugatan ke MK atas dugaan kecurangan yang dilakukan lawan mereka. Dalam sidang MK, tim kuasa hukum mereka mengungkap berbagai dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Di antaranya adalah praktik politik uang yang dilakukan di sejumlah daerah seperti Rp150 ribu di Suka Dana dan Rp300 ribu di Ulu Musi, serta manipulasi daftar hadir dan pembagian surat pemberitahuan pemilu yang diduga hanya diberikan kepada pendukung paslon tertentu.

Tak hanya itu, dugaan keterlibatan aparat desa dan penyelenggara pemilu tingkat bawah seperti KPPS dan PPS dalam memenangkan salah satu paslon memperparah kondisi. Keterlibatan ini menyeret institusi-institusi netral menjadi alat politik, dan mengubah demokrasi menjadi panggung dagelan.

Namun, publik pun tidak lupa bahwa sebelumnya, simpatisan dari kubu penggugat juga tidak sepenuhnya bersih. Sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU), beredar isu bahwa mereka pun bermain dalam praktik serupa. Kritik tajam pun bermunculan dari masyarakat yang merasa hanya dijadikan objek transaksional dalam kontestasi kekuasaan.

"Pilkada ini bukan lagi soal visi dan misi, tapi siapa yang lebih banyak sebar uang," ujar salah satu warga Landur yang enggan disebutkan namanya.

Pilkada Empat Lawang tahun ini dinilai oleh banyak pihak sebagai salah satu contoh buruk bagaimana kekuasaan dikejar dengan cara-cara yang mengkhianati demokrasi. Rakyat yang seharusnya menjadi subjek, justru berubah menjadi objek politik uang dan tekanan.

"Kami tidak butuh aktor politik yang saling tuding, kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli," ujar seorang tokoh pemuda dari Pendopo.

Situasi ini menciptakan keresahan yang meluas di masyarakat. Banyak warga berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan secara adil dan transparan, serta memberikan efek jera terhadap praktik-praktik kotor dalam pemilu.

Satu hal yang jelas: rakyat Empat Lawang tidak ingin Pilkada berubah menjadi sinetron panjang yang menyedihkan. Mereka menginginkan pemimpin yang tulus, bukan yang sekadar lihai memainkan narasi dan amplop.